Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kotamobagu,WB— Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam melanjutkan pembangunan adalah kemampuan daerah dalam hal penyediaan kebutuhan operasional pemerintah.
Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Walikota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan SH, usai menyerahkan langsung Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Ketetapan Pajak (DKHP) Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019, Rabu (27/3/2019).
“Dalam konteks demikian ini, maka daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan dari sektor pajak, yang saat ini merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nayodo.
Terkait dengan pajak daerah khususnya kepada Camat dan Lurah kata Nayodo, dengan diterimanya DHKP dan SPPDT pajak agar segera mendistribusikan dan diserahkan kepada para wajib pajak serta diikuti dengan pendekatan dan pembinaan sehingga tingkat kesadaran untuk membayar pajak dari waktu ke waktu akan lebih baik.
“Segera susun rencana operasional penagihan, intensifikasi penagihan, serta melakukan penyetoran dan membuat laporan realisasi pencapain target yang ada di masing – masing wilayah.” Pungkasnya.
Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Walikota Kotamobagu itu, turut dihadiri, Assisten II, Nasrun Gilalom, Sekkot Adnan Massinae, Kepala BKPP Sahaya Mokoginta, seluruh Camat, Sangadi dan Lurah se- Kotamobagu.(GG)