Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kotamobagu,WB—Keberadaan kandang ternak Babi di komplek pemukiman warga di Desa Kopandakan 1 (satu) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sudah sangat meresahkan masyarakat.
Setiap hari masyarakat disajikan dengan aroma bau busuk kotoran ternak Babi yang membuat masyarakat tak nyaman. Hal itu pun dikeluhkan serta menuai protes masyarakat.
Menyikapi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), langsung turun ke lokasi meninjau keberadaan kandang ternak babi tersebut, Kamis (4/7/2019) pagi tadi.
Menurut Plt Kepala DLH, Alfian Hassan, bersama Sekretaris DLH, Talib Dilapanga, peninjauan kali ini terkait dengan keluhan masyarakat soal aroma bau busuk yang disebabkan peternakan babi.
“Kita turun melihat langsung. Soal penindakan kita masih akan kaji dan dibahas bersama dengan pihak terkait lainnya untuk proses selanjutnya,” kata Alfian, kepada Wartabolmong.news.
Dia juga berharap terkait persoalan tersebut, semua pihak termasuk pemerintah desa untuk lebih bijaksana lagi. Apalagi, menyangkut tentang soal kenyamanan masyarakat.
“Intinya ini adalah tanggung jawab bersama. Kita akan segera melibatkan pihak-pihak terkait, agar tidak saling menyalahkan satu sama lain. Namun, tak luput juga kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi ini. Agar nantinya, pokok permasalahan secepatnya dapat terselesaikan,” jelas Alfian.
Pantauan Wartabolmong.news, dalam peninjauan DLH tersebut, tidak ada satu pun dari pemerintah desa setempat yang ikut turut mendampingi.
Sementara itu, Kepala Desa (Sangadi,red) Kopandakan Satu, Muslim Tungkagi, saat dihubungi melalui via telpon dan WhatsaApp, untuk diminta tanggapan soal persoalan tersebut, belum merespon upaya konfirmasi dari wartawan. Hingga berita ini tayang masih menunggu balasan dari Sangadi.
Upaya konfirmasi pun dilanjutkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kopandakan Satu, Edo Mopobela. Menurutnya, terkait masalah itu Pemerintah desa perlu melakukan tindakan yang lebih konkrit/tegas, agar tidak dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan ditengah masyarakat.
“Yang paling penting adalah tindakan nyata dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban dari pemerintah. Kalaupun keluhan masyarakat ini dibawah ketingkat tinggi, pasti akan muncul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemdes untuk mengatasi hal tersebut,” tegas Edo.
“Apabila sudah menggangu lingkungan yang berefek pada kesehatan masyarakat, bukan tidak mungkin akan menimbulkan penyakit berbahaya bagi masyarakat,” tambahnya.(Gian/Nox)
