Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kotamobagu,WB–Penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali bergejolak di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Kotamobagu.
Kali ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) dengan membawa bendera IMM, PMII dan HMI cabang Bolaang Mongondow Raya (BMR), turun kelapangan guna melakukan aksi demo di gedung DPRD Kotamobagu, Kamis (18/10/2020) siang tadi.
Pantaun media ini, aksi mereka disambut langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi wakil ketua Syarifuddin Mokodongan, serta para anggota legislatif lainnya.
Meski demikian, para aktivis mahasiswa tidak berhasil menembus barikade aparat yang berjaga ketat, tepat di depan pintu pagar gedung DPRD Kotamobagu. Dialog antara demonstran dan para anggota DPRD berlangsung tepat di depan pintu pagar, dengan posisi sama-sama duduk beralaskan aspal jalan dan tanah.
Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan, protes terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut dilakukan, dikarenakan tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat lebih khususnya buruh.
“Intinya kami menolak dan mengusahakan alternatif lain. Sekaligus mendesak bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap orator dengan nada lantang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag bersama para anggota legislatif lainnya, mengapresiasi atas gebrakan para mahasiswa yang solid dalam mendukung kepentingan rakyat.
“Termasuk aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini, tentu kami terima. Kami juga akan mempelajari serta menindaklanjutinya sesuai arah tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” ucapnya.
“Pada dasarnya, mereka (mahasiswa) meminta agar kami dapat menyuarakan hal tersebut ke tingkat lebih tinggi. Pun, kami sangat mengapresiasi atas kepedulian para mahasiswa terhadap masyarakat lewat aksi demo ini,” sambung Meiddy.
Diketahui, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.
(1) menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI untuk segera membatalkannya dengan mengeluarkan Perppu.
(2) mendesak kepada DPRD Kotamobagu untuk menyatakan sikap secara kelembagaan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
(3) mendesak Kapolri mencopot Kapolres Kotamobagu.
Dikonfirmasi terkait tuntutan demonstran, Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati SIK, menuturkan, hal itu adalah bagian dari dinamika SOP dari kepolisian terkait penanggulangan massa. “Itu tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur, kalaupun ada merasa dirugikan silahkan melapor, ” ucap Kapolres.
Diketahui, usai para mahasiswa selesai menyuarakan aspirasi mereka, masa demonstran pun mulai membubarkan diri dengan tertib.(GG)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.