Bupati Iskandar Hadiri Rakornas Pembahasan Netralitas ASN Jelang Pemilihan Serentak Tahun 2024

BOLSEL,WB-Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah dalam menjaga Netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia (RI), berlangsung di gedung Ecovention Ancol Jakarta pada Selasa, (17/9/2024).

Kegiatan tersebut untu memberikan penguatan kepada peserta atas pentingnya Netralitas ASN dalam tahapan Pemilihan 2024, agar menghasilkan pemimpin daerah terbaik dan pro demokrasi.

Dalam sambutanya saat membuka Acara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, mengingatkan pentingnya Netralitas ASN dalam kontestasi Pemilu maupun Pemilihan.

“Jelas sudh di atur dalam UU 1 tahun 2015 pengganti UU 1 tahun 2014 bahwa ASN memiliki hak politik namun tidak bisa berpolitik praktis, dan untuk menjaga Netralitas ASN tersebut perlu sikap profesional pegawai”, Terang Rahmat.

Lebih jauh di bahas dalam pemaparan narasumber staf Ahli bidang pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro, Plt Deputi bidang SDM Aparatur MenpanRB Aba Subagja, dan Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto berharap, agar pelanggaran Pemilihan netralitas ASN menurun setelah dilakukan upaya bersama baik pemangku kepentingan di Daerah dan para ASN di bawahnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI Dr. Puadi menegaskan, Penanganan pelanggaran akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku jika ditemukan atau adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran Pemilihan termasuk yang dilakukan ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa.

“sentra Gakumdu yang melibatkan Bawaslu, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan akan terus bekerja secara maksimal jika ada laporan maupun temuan pelanggaran”, pungkas wakil direktur Tindak Pidana Umum Polri Kombespol Boy Rando Simanjuntak.

Meski dalam tahapan pemilihan, Kemendagri menyampaikan bahwa roda kepemerintahan harus terus berjalan, Para ASN dan Pejabat Gubernur, Bupati dan walikota diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi politik, Sanksi tegas akan diterapkan jika ada pelanggaran ASN.

Menariknya, Dalam kegiatan ini Bupati Bolsel Iskandar Kamaru diberi kesempatan untuk bertanya terkait boleh tidaknya melaksanakan pengisian jabatan dalam rangka untuk menunjang roda pemerintahan.

Pertanyaan tersebutpun langsung dijawab oleh Sekjen Kemendagri, dalam pengisian jabatan hal itu boleh dilakukan dengan syarat memiliki ijin dari Kemendagri.

Turut hadir Bawaslu Provinsi dan Kab/kota Se Indonesia, serta peserta eksternal para Kepala Daerah Gubernur dan Sekretaris Prov, Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah se Indonesia.