Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kotamobagu,WB–Masih adanya jalan non status di wilayah Kota Kotamobagu, dinilai menjadi salahsatu faktor penyebab lambannya proses perbaikan.
Hal ini terlihat dari aksi protes warga Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, atas belum adanya langkah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) maupun Pemerintah Kotamobagu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki jalan tersebut.
Kepada media ini, salahsatu warga desa setempat menuturkan, jalan berlubang yang berada di simpang tiga AKD ini dapat mengakibatkan pengendara mengalami kecelakaan.
“Lubang-lubang besar dijalan ini sering membuat pengendara hilang konsentrasi. Bagaimana tidak, jika dimusim penghujan, genangan air bisa menipu secara kasat mata bagi pengendara dan mengakibatkan kecelakaan. Oleh sebab itu kami meminta kepada pihak terkait untuk segera mungkin melakukan perbaikan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dipublish, Jumat (18/9/2020).
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kotamobagu melalui Kepala Bidang Bina Marga, Regina Mokoginta dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, dalam waktu dekat ini pihak mereka akan melakukan perbaikan.
“Insya Allah akan ditangani secepatnya. Untuk informasi, jalan ini belum memiliki status, olehnya kami selaku pihak terkait akan secepatnya merubah SK jalan itu,” tulis Regina via WhatsApp.
Senada disampaikan, Mantan Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Ir Sande Dodo. Menurutnya, jalan ini dahulunya berstatus jalan provinsi. Namun sekarang sudah dikeluarkan oleh provinsi dan akhirnya jalan ini non status.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kotamobagu untuk segera melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut. Sedangkan terkait status jalan ini, kami juga sudah mengusulkan kepihak Provinsi Sulut agar status jalan kembali berstatus jalan provinsi,” kata Sande yang juga merupakan Sekertaris Daerah (Sekda) Kotamobagu.(GG)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.