BANNER ATAS
BANNER BAWAH

LKPJ Tahun Anggaran 2023 Diterima, Bupati Iskandar Apresiasi DPRD Bolsel

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BOLSEL,WB-Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya masing-masing.

Pernyataan ini diucapkan Bupati Iskandar Kamaru saat pidato pengantar penyampaian LKPJ dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahap 2, Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2023 dan Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 ini merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran eksekutif bersama DPRD,” lanjut Bupati Iskandar di gedung DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (8/5/2024).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ariffin Olii itu, seluruh fraksi yang ada menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel TA 2023 uhtuk ditetapkan. Demikian pula dengan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan sebagai Perda.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii dalam sidang yang dipimpinnya mengatakan bahwa, seluruh fraksi yang ada menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel TA 2023 untuk ditetapkan. Demikian pula dengan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan sebagai Perda.

“Semua Fraksi dalam pandanganya yang disampaikan masing-masing juru bicaranya telah menyampaikan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan, begitu juga, dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”ujar Ketua DPRD Ariffin Olii.

Keputusan ini langsung diapresiasi oleh Bupati Iskandar yang menyebut bahwa Pansus DPRD telah bekerja intens dan maksimal dalam mengevaluasi LKPJ 2023, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang selalu berinteraksi demi kepentingan pembangunan.

“Apresiasi kepada DPRD terutama Pansus yang sudah bekerja intens mengevaluasi LKPJ ini. Tentu, apa yang menjadi catatan dari tiap-tiap fraksi kami akan tindaklanjuti untuk dijadikan bahan masukan demi perbaikan ke depan,” ucap Bupati yang dalam paripurna tersebut hadir bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati Iskandar juga sempat meluruskan berita yang beredar di media sosial tentang stunting di mana ditegaskan bahwa berdasarkan data ePPGBM terkini bulan Maret 2024 jumlah balita stunting ada 145 anak dan prevalensi stunting di angka 2,68%.

“Januari 2023, stunting Bolsel masih berada di angka 241, lalu data terakhir Maret 2024 tinggal 145 anak stunting. Tentu ini merupakan perkembangan signifikan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Sekda M. Arvan Ohy para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, para Camat dan Sangadi serta jajaran ASN lingkup Pemkab Bolsel.(Adv/Dhay)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.