Home Internasional Kepresidenan memperingatkan terhadap misinformasi mengenai imigrasi ketika ketegangan meningkat

Kepresidenan memperingatkan terhadap misinformasi mengenai imigrasi ketika ketegangan meningkat

2
0



Kepresidenan menolak tuduhan bahwa warga negara Ethiopia terbunuh dalam serangan xenofobia di Afrika Selatan, dan menyebut tuduhan tersebut tidak akurat.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin, pihak kepresidenan mengatakan “keadaan seputar kematian ini terkait dengan kejahatan terorganisir,” sebuah masalah yang telah dilaporkan ke publik dan masih dalam penyelidikan aktif oleh otoritas penegak hukum.

Selain itu, SAPS mengonfirmasi bahwa situasi warga negara Mozambik saat ini sedang diselidiki.

Hal ini terjadi setelah Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan peralihan ke arah xenofobia di Afrika Selatan merupakan pengabaian yang tragis terhadap perjuangan kemerdekaan dan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah oleh negara tersebut.

Beliau menekankan bahwa setiap keluhan atau perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum dan sistem peradilan, daripada menggunakan sanksi kolektif atau tindakan pembelaan diri. Direktur Tedros menutup pidatonya dengan menyerukan perlindungan kemanusiaan.

Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama akan berkonsultasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap fakta yang akurat dan dapat diandalkan mengenai peristiwa ini.

Melalui diskusi tersebut, pemerintah Afrika Selatan bermaksud memberikan penjelasan komprehensif mengenai strategi yang digunakan untuk mengelola situasi kompleks ini.

Pihak Kepresidenan mengungkapkan kesedihannya atas kematian yang terjadi baru-baru ini, dan menekankan bahwa hilangnya satu nyawa pun merupakan tragedi yang tidak dapat diterima.

Pihak Kepresidenan menyampaikan belasungkawa, dengan mengatakan: “Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga yang berduka dan komunitas yang terkena dampak.”

Presiden Ramaphosa dan Komite Antar-Kementerian untuk Migrasi telah mempertahankan pendirian yang kuat, dengan menegaskan bahwa kekuasaan untuk menegakkan hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.

IOL



Source link