Mantapkan Canvassing Pengawasan, Bawaslu Sulut Gelar Rakor

Sulut,WB—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sekaligus memantapkan mantapkan canvassing pengawasan.

Agenda yang dilaksanakan di Hotel Best Western Lagoon, Rabu (5/2) hingga Jumat (7/2) ini, dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Sulut.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulut, Kenli Poluan mengatakan, jika pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulut, memiliki tantangan yang lebih kompleks.

“Ini karena berkembangnya pola penggalangan dukungan yang dilakukan para kontestan melalui tim sukses dan simpatisan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi  dengan segala kelebihan dan kekurangannya saat dimanfaatkan sebagai alat kampanye, dan dinamika perilaku pemilih yang cenderung permisif,” katanya.

Lanjutnya, situasi yang berkembang ini menuntut pengawas pemilihan kepala daerah di Sulut, mencari terobosan program pengawasan yang dapat mengatasi perkembangan tersebut secara efektif dan efisien.

“Kita harus betul-betul memahami semua perkembangan yang muncul dalam penggalangan dukungan para kontestan kepala daerah di Sulut, baik saat kerja penggalangan sebagai bakal calon maupun saat sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dengan perangkat pendukung mereka yakni tim kampanye. Kita harus paham betul cara kerja mereka dengan begitu kita dapat melakukan pemetaan masalah pengawasan dan mencari langkah-langkah pencegahan pelanggaran pemilihan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, baik dari program maupun dari kemampuan aparat pengawasnya secara konsolidatif dan sinergis.

“Jika pengawasan partisipatif tidak ditingkatkan kualitasnya, apalagi tidak terkonsolidasi dengan baik maka kita tidak akan mampu mengawasi dan mencegah beragam potensi pelanggaran yang sebenarnya sudah sama-sama kita sadari. Kita juga harus menyadari bahwa para kontestan pemilihan serungkali memanfaatkan celah pengaturan pemilihan yang mereka anggap masih bisa ditafsirkan. Itulah sebabnya kita harus paham betul aspek-aspek filosofis dan original intent dari ketentuan pemilhan terutama undang-undang pemilihan kepala daerah sehingga kita selalu yakin dengan tugas pengawasan dan pencegahan yang kita emban ini yang berdasar pada pemahaman yang utuh terhadap regulasi pemilihan” tegas Kenly yang pernah menjadi Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI dan Badan Pengkajian MPR RI.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Provinsi Sulawesi Utara kali ini akan menghadirkan tiga narasumber dari luar yang diharapkan dapat mengajak para peserta untuk berpikir lebih kreatif dalam mempersiapkan pengwasan partisipatif.

“Narasumber yang kita undang kali ini beragam karena akan melihat pangawasan partisipatif dari tiga sudut pandang yang berbeda yakni kebudayaan, politik dan managemen. Hal ini terkait dengan rencana kita memantapkan program Canvassing Pengawasan dengan kunjungan rumah, Kampung Pengawasan di desa atau kelurahan terpilih, dan partisipasi kebudayaan di setiap kecamatan. Mudah-mudahan kita dapat mencati akar problematik dan menemukan solusi dari paradoks atau anomali rasionalitas pemilih di Sulut,” harapnya.