Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Kotamobagu,WB-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu mengelar rapat Paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2021, serta penetapan Ranperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kamis 30 September 2021 kemarin.
Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kotamobagu ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Meiddy Makalalag didampingi Wakil Ketua masing-masing Syarifudin Mokodongan dan Herdy Korompot.
Untuk pihak eksekutif sendiri, paripurna kali ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Ir Sande Dodo, MT.
Adapun Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, unsur Forkopimda serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kotamobagu mengikuti paripurna lewat virtual.
Membuka rapat paripurna, Meiddy menyampaikan, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 25 anggota DPRD Kota Kotamobagu yang mengikuti jalanya rapat paripurna hari ini berjumlah 20 anggota.
“Dengan demikian berdasarkan peraturan DPRD Kota Kotamobagu tentang tata tertib DPRD kotamobagu maka rapat di nyatakan telah memenuhi forum,” kata Meiddy.
Lanjut Meiddy membacakan skenario rapat, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna yakni, penyampaian pendapat bagan anggaran terhadap ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, penyampaian pendapat akhir fraksi dewan terhadap ranperda perubahan ABPD tahun anggaran 2021, penyampaian laporan keputusan peraturan daerah atas ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah, pendapat eksekutif terhadap ranperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh Wali Kota Kotamobagu, pembacaan surat keputusan pemberita acara persetujuan bersama oleh sekertaris dewan, penanda tangganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama dan sambutan Wali Kota Kotamobagu.
Adapun tanggapan tentang proses pelaksanaan pembahasan APBD perubahan tahun 2021, eksekutif bersama legislatif akan berupaya memaksimalkan anggaran yang ada. Dimana, 2 tahun terakhir dengan adanya wabah Covid-19 anggaran bergeser cukup jauh karena berkurang sekitar Rp160 miliar.
“Meski dalam kondisi keuangan yang berkurang secara drastis, tapi amanat undang-undang wajib dipenuhi dalam rangka penyusunan APBD mau tidak mau harus kita lakukan,” ujar Meiddy.(*)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.