Ketika tenggat waktu 30 Juni semakin dekat, Afrika Selatan berada di ambang krisis kemanusiaan yang menghancurkan. Khawatir akan terjadinya kekerasan, ribuan orang asing berkumpul dalam kondisi yang mengerikan untuk persiapan pemulangan mereka. Permusuhan yang semakin besar ini, yang dipicu oleh organisasi-organisasi seperti March dan March serta politisi oportunistik, menjadikan para migran sebagai kambing hitam atas kurangnya lapangan kerja dan runtuhnya layanan publik di negara tersebut. Namun, retorika ini sengaja mengaburkan realitas struktural dari kelumpuhan ekonomi kita.
Kegagalan kebijakan selama beberapa dekade, tingkat pengangguran sebesar 44%, dan krisis pengangguran kaum muda sebesar 70% tidak bisa disalahkan pada migran yang rentan. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan Auditor Jenderal baru-baru ini mengenai pemerintah kota, uang yang ditujukan untuk layanan yang tidak ada justru dihamburkan untuk konsultan, bersamaan dengan pengeluaran yang sia-sia dan boros, yang seringkali merupakan eufemisme yang tepat untuk korupsi.
Meskipun warga negara memiliki hak konstitusional yang tidak dapat disangkal untuk menyuarakan keluhan mereka mengenai kemiskinan dan penyediaan layanan, mereka tidak memiliki hak untuk memicu kebencian, terlibat dalam tindakan main hakim sendiri, atau secara ilegal mencegah warga negara asing mengakses layanan publik yang penting seperti layanan kesehatan. Menolak pasien atau membakar tempat usaha bukanlah penegakan hukum; ini merupakan serangan langsung terhadap demokrasi konstitusional kita dan prinsip-prinsip pendirian Ubuntu.
Untuk menghindari bencana dahsyat pada 30 Juni, pemerintah harus bertindak tegas. Penegakan hukum harus segera mengamankan pusat repatriasi, melindungi komunitas rentan dari kelompok main hakim sendiri, dan menangkap mereka yang menghasut kekerasan xenofobia. Ke depan, negara harus beralih dari manajemen krisis ke solusi sistemik. Hal ini memerlukan pengisian kekosongan sektor publik yang penting di bidang kesehatan dan pendidikan, penegakan hukum ketenagakerjaan yang ketat terhadap pemberi kerja yang mengeksploitasi pekerja tidak berdokumen, dan penerapan kebijakan ekonomi yang mendorong lapangan kerja.
Sejarah memperingatkan kita akan dampak buruk dari kelambanan politik; tragedi mematikan tahun 2008 dan 2021 tidak boleh terulang lagi. Membangun kembali infrastruktur publik yang rusak, memberantas korupsi di tingkat kota, dan memperluas perlindungan sosial adalah satu-satunya jalan yang berkelanjutan bagi negara kita. Para migran berjuang bersama warga Afrika Selatan, bukan dengan mengorbankan kita. Dipandu oleh kepemimpinan yang berani dan berprinsip, kita harus bersama-sama memilih supremasi hukum dibandingkan kekacauan populis.
